Daftar Lengkap Belasan Orang Dibawa ke Jakarta Usai Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/4/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, di mana 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Gatut, KPK juga menetapkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka yang berperan mengumpulkan uang dari para kepala OPD.

KPK mengungkap bahwa Gatut menggunakan surat pernyataan untuk mengendalikan pejabat yang dilantik pada Desember 2025. Surat pertama berisi kesanggupan mundur dari jabatan dan ASN tanpa tanggal, sementara surat kedua berupa pertanggungjawaban mutlak sebagai pengguna anggaran. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut surat tanpa tanggal itu digunakan sebagai alat tekanan.

Dalam konstruksi perkara, Gatut diduga meminta uang dari 16 OPD sejak Desember 2025 hingga April 2026 dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar, di mana sekitar Rp2,7 miliar telah terealisasi. Dalam OTT, KPK menyita uang sebesar Rp325,4 juta serta sejumlah barang milik bupati. Besaran setoran bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah, di samping pula dugaan meminta bagian dari setiap penambahan anggaran di OPD.

Ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, disebut menjadi pihak yang mengoordinasikan penarikan uang dari para pejabat. KPK juga mengungkap adanya pihak lain berinisial SUG yang diduga ikut membantu proses tersebut. Tiga pejabat yang sempat diperiksa tidak ikut dibawa ke Jakarta, yakni Kabag Pemerintahan Arif Effendi, Kabag Kesra Makrus Mannan, dan Kepala Satpol PP Hartono. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara ini dan menyatakan penyidikan masih berlangsung serta tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. Kasus ini diduga melibatkan praktik pemerasan yang terstruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terutama dalam pengelolaan anggaran dan jabatan.

Source link