Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Sabtu (11/4/2026). Hal ini menegaskan komitmen IKM sebagai kekuatan strategis perantau Minangkabau dalam mendorong kolaborasi pembangunan daerah dan nasional. Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, memimpin prosesi pengukuhan dengan didampingi Sekretaris Jenderal Braditi Maulevey. Hadir pula sejumlah tokoh nasional, kepala daerah, dan pengurus IKM dari berbagai wilayah sebagai wujud konsolidasi organisasi perantau tersebut.
Dalam pidatonya, Andre menegaskan visi kepemimpinan IKM ke depan sebagai organisasi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada tindakan nyata. Ditekankan pula pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah dan dunia usaha. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengakui keberadaan IKM sebagai modal sosial yang mempercepat pembangunan daerah. Dia menyoroti semangat persatuan perantau Minang sebagai sumber energi yang perlu dikelola secara kolaboratif.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk membuka peluang kolaborasi sebesar-besarnya dengan para perantau, termasuk IKM, guna mendukung program pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Mahyeldi juga menekankan perlunya memperkuat keterhubungan antara ranah dan rantau sebagai keunikan Minangkabau. Ia berharap kepengurusan baru IKM dapat menjadi jembatan yang produktif dan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama, seperti Raffi Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, serta tokoh BUMN Dony Oskaria. Pengukuhan ini menegaskan peran penting perantau Minangkabau tidak hanya sebagai pemelihara identitas budaya, namun juga sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang berkontribusi dalam mempercepat pembangunan melalui kerja sama antara daerah dan perantauan.
