Bupati Lamongan Yuhronur Efendi baru-baru ini menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan. Melalui nota ini, Bupati Pak Yes menekankan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan koperasi.
Dalam bidang infrastruktur, fokus diberikan pada peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, pengairan, dan sarana pertanian. Tujuannya adalah untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menopang ketahanan pangan.
Pendidikan dan olahraga juga mendapat perhatian dengan program rehabilitasi sarana prasarana sekolah, pemeliharaan stadion, dan pembinaan atlet. Sementara itu, untuk bidang kesehatan dan lingkungan hidup, fokus diberikan pada operasional RSUD Ki Ageng Brondong dan pemenuhan perizinan TPST Dadapan Solokuro. Bidang koperasi juga tidak luput dari perhatian untuk mendorong pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih.
Adanya ketetapan defisit keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Timur serta Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja, membuat P-APBD 2025 juga mengalami perubahan. Dampaknya adalah pendapatan daerah yang diproyeksikan turun 0,66 persen menjadi Rp 3,228 triliun, sementara belanja daerah naik 1,75 persen menjadi Rp 3,17 triliun.
Dengan perubahan ini, diketahui bahwa P-APBD tahun 2025 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 88,549 miliar. Namun, dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, diharapkan anggaran tahun 2025 dapat seimbang.
Pemerintah Kabupaten Lamongan meyakini bahwa dengan kebijakan yang tepat, perubahan APBD 2025 akan semakin responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menjadi instrumen penting dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta efisien.
