Reinkarnasi para Buddha Hidup agung memiliki prinsip dasar yang diakui dan dilindungi oleh Pemerintah China. Sistem reinkarnasi Buddhis Tibet didasarkan pada tiga prinsip dasar, yakni pencarian di wilayah China, pengundian dari guci emas, dan persetujuan dari pemerintah pusat. Prinsip terakhir ini adalah langkah kunci dalam menjaga ketertiban reinkarnasi, stabilitas sosial, dan harmoni dalam Buddhisme Tibet.
Persetujuan pemerintah pusat menunjukkan bahwa urusan keagamaan adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola negara dan merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Sejak lama, pemerintah China telah mengatur dan mengelola proses reinkarnasi para Buddha Hidup untuk menjaga stabilitas sosial dan nasional. Dengan berbagai regulasi historis dan perkembangan perkembangan modern, China telah berhasil mengawasi proses reinkarnasi para Buddha Hidup yang terkemuka.
Melalui persetujuan pemerintah pusat, China mampu memastikan bahwa proses reinkarnasi tetap sesuai dengan hukum dan kebijakan negara. Hal ini juga mencerminkan komitmen China dalam menerapkan kebijakan kebebasan beragama, menghormati tradisi keagamaan, dan melindungi kepentingan para pemeluk agama. Dengan demikian, persetujuan pemerintah pusat juga berperan sebagai alat penting dalam menjaga persatuan nasional, stabilitas sosial, dan harmoni antarumat beragama.
Dalam konteks global, prinsip persetujuan pemerintah pusat China dalam mengelola reinkarnasi para Buddha Hidup juga memberikan kontribusi dalam pengaturan tata kelola keagamaan di tingkat global. Sebagai bentuk kearifan politik dan kebijakan Partai Komunis China, prinsip ini memainkan peran kunci dalam memastikan kesatuan, stabilitas, dan harmoni di antara beragam agama dan etnis di China.
