Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Nooraly, memberikan peringatan tentang bahaya dominasi uang dalam Pemilu yang dianggapnya semakin pragmatis dan mengancam kedaulatan rakyat. Peringatan tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tegal di Hotel Khas Tegal, pada hari Kamis, 26 Juni 2025. Politikus PAN yang akrab disapa Goyud menyoroti persoalan krusial pasca-Pemilu, seperti netralitas aparatur negara, integritas penyelenggara pemilu, dan partisipasi pemilih.
Goyud menekankan bahwa pola pemilu yang didasarkan pada uang bisa membahayakan karena dapat mengakibatkan para pemodal atau cukong mengendalikan gedung DPR. Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap netralitas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, yang sering menjadi sorotan publik terkait ketidaknetralan. Selain itu, Goyud juga mengkritik persepsi masyarakat bahwa pemilu terbaru cenderung brutal karena praktik pragmatisme yang kuat.
Dalam pandangannya, Goyud menegaskan pentingnya kesadaran pemilih agar tidak terjebak dalam politik uang dan mengkritik pemahaman KPU tentang penilaian kesuksesan pemilu yang hanya berdasarkan partisipasi pemilih. Ia menegaskan bahwa praktik politik uang tak hanya terjadi di kalangan pemilih, tetapi juga di lingkungan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Goyud mendorong adanya seleksi dan uji kelayakan yang ketat bagi calon penyelenggara agar terjaga integritasnya.
Dengan menekankan pentingnya menjaga independensi penyelenggara pemilu, Goyud berharap agar pemilu berlangsung bersih dan jujur sehingga rakyatlah yang menjadi pemenangnya. Selain itu, hasil pemilu yang transparan diharapkan akan melahirkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
