Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang telah lama menjadi sorotan di ibu kota. Dalam rapat koordinasi lintas sektor, staf khusus gubernur, sekretaris daerah, asisten sekda, dan kepala dinas serta direksi BUMD terlibat dalam diskusi ini. Kriminolog dan psikolog akan dipanggil untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta guna mencari solusi yang lebih luas terhadap tawuran.
Koordinator staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyatakan bahwa tawuran tampaknya menjadi masalah turun-temurun dengan beragam penyebab, sehingga kehadiran Pemprov Jakarta untuk menangani masalah ini sangat diharapkan. Wakil Koordinator Staf Khusus, Yustinus Prastowo, menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran dengan menerapkan teori ‘broken windows’ untuk menindak pelanggaran kecil.
Dalam diskusi tersebut, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menyoroti pentingnya kampanye besar #JagaJakarta serta intensifikasi patroli oleh Forkopimda dan pemanfaatan teknologi seperti CCTV berbasis kecerdasan buatan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, mengusulkan pendekatan ekonomi dan sosial sebagai solusi jangka panjang, dengan pemberian insentif di wilayah bebas tawuran.
Ada juga usulan untuk membentuk Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi, menekankan pentingnya pembentukan satgas penertiban dan operasi lapangan yang massif dalam penanganan tawuran. Seluruh upaya ini bertujuan untuk mencari solusi yang komprehensif dan efektif terhadap masalah tawuran di Jakarta.
