Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Namun, untuk mencapai kemandirian pangan, diperlukan kebijakan dan anggaran yang memadai. Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyatakan keprihatinannya terkait penurunan anggaran Kementerian Pertanian yang disetujui oleh Kementrian Keuangan untuk tahun anggaran 2025, mencapai Rp8 triliun dari Rp24 triliun pada tahun 2018.
BHS menggarisbawahi pentingnya sektor pangan sebagai penggerak ekonomi utama di Indonesia, terutama untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada produksi beras. Dia menekankan bahwa sektor pangan bukan hanya soal bisnis, namun juga tentang menjaga kehidupan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan generasi muda.
Pada tahun 2035, Indonesia akan menghadapi bonus demografi, dimana generasi muda menjadi aset penting yang memerlukan asupan pangan yang bergizi. Dalam aspek ekonomi, transformasi beras menjadi nasi akan meningkatkan nilai ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor lain seperti munculnya lauk pauk dan minuman.
Selain itu, pangan juga menjadi basis dari bisnis UMKM yang mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan pangan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. BHS juga menekankan potensi Indonesia sebagai negara penghasil pangan karena kondisi geografisnya yang mendukung.
Usulan Kementan untuk meningkatkan anggaran pertanian guna mendukung pupuk subsidi, benih bibit unggul, irigasi pertanian, dan kebutuhan pertanian lainnya sangat penting untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian yang ada. Dengan optimalisasi lahan yang ada, Indonesia berpotensi menjadi lumbung pangan dunia dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dari negara lain, yang pada akhirnya dapat menguatkan kedaulatan pangan Indonesia.
