Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Belakangan ini, isu pembatasan subsidi bahan bakar Pertalite juga semakin mengemuka. Menurut Bambang Haryo Soekartono, pemerintah harus memastikan ketersediaan transportasi publik yang terjangkau, aman, nyaman, dan tepat waktu. Salah satu contohnya adalah pengaturan jadwal bus yang harus sesuai dengan lokasi yang ditentukan pemerintah. Harga transportasi publik juga dinilai masih terlalu mahal bagi daya beli masyarakat saat ini, sehingga banyak yang lebih memilih transportasi pribadi. Bambang Haryo Soekartono menggarisbawahi pentingnya integrasi transportasi publik dengan moda transportasi lanjutan, agar masyarakat dapat sampai ke tujuan akhir perjalanan dengan nyaman.
Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia masih dianggap tertinggal dalam hal konektivitas transportasi publik. Di Malaysia, pemerintah memberikan subsidi 100% untuk kendaraan pribadi dengan BBM Subsidi Oktan 95. Di sisi lain, di Indonesia, meski Pemerintah memberikan BBM Subsidi Pertalite oktan 90, sebagian masyarakat enggan menggunakannya karena dinilai mutunya kurang bagus. Pembatasan pembelian BBM Subsidi Pertalite juga dianggap tidak tepat oleh Bambang Soekartono. Menurutnya, Pemerintah harus memahami kebutuhan dan psikologi masyarakat menengah ke bawah agar dapat memberikan pilihan yang lebih baik, yakni transportasi publik yang dapat diandalkan. Sebagai solusi, Bambang Soekartono menyarankan Pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat atau memberikan subsidi BBM untuk transportasi pribadi mereka.
