Indonesia berada di tengah momentum yang meneguhkan citranya di panggung internasional dengan bergabung ke BRICS, aliansi ekonomi dunia baru pada awal tahun ini. Namun, aliansi tersebut bukan satu-satunya target Indonesia, karena negara ini sedang mengambil langkah untuk bergabung dengan OECD, organisasi ekonomi yang memayungi negara-negara dengan kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang solid. OECD didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat perdagangan global, dan meningkatkan standar hidup masyarakat di negara-negara anggotanya.
Anggota OECD termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Uni Eropa yang bersama-sama menetapkan standar kebijakan di berbagai sektor. Bergabung dengan OECD dianggap “stempel kualitas” bagi suatu negara, menunjukkan bahwa negara tersebut telah memenuhi standar tinggi dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan. Bergabung dengan OECD diharapkan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing internasional dan kebijakan domestik.
Keanggotaan di OECD akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional dan memperbaiki iklim investasi negara. Namun, ada pula tantangan yang perlu diatasi dengan cermat, seperti reformasi besar-besaran di berbagai sektor. Indonesia harus menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan standar global yang lebih transparan dan akuntabel. Bergabung dengan OECD juga akan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, memungkinkan negara ini untuk memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perjanjian perdagangan internasional.
Proses aksesi Indonesia ke OECD mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, namun ada tantangan serius yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah regulasi dan kebijakan ekonomi yang masih mengandung distorsi. Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tekanan dalam hal transparansi fiskal dan reformasi perpajakan. Reformasi ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi sektor usaha kecil dan menengah.
Dalam mengambil langkah ini, Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah sukses bergabung dengan OECD. Reformasi yang diperlukan harus memperhitungkan aspek sosial dan politik, agar tidak meningkatkan ketimpangan sosial. Aksesi Indonesia ke OECD memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kredibilitas investasi, namun harus dipersiapkan dengan matang agar menjadi langkah strategis yang membawa ekonomi nasional ke tingkat yang lebih maju dan berkelanjutan.
