Penyesuaian Kebijakan Anggaran Kabupaten Sumenep Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk dinamika ekonomi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.
Respons Pemerintah Daerah terhadap Kebutuhan Masyarakat
Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, menyampaikan bahwa penyesuaian KUA-PPAS merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan target pendapatan dan alokasi belanja prioritas dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.
Imam Hasyim menjelaskan bahwa kondisi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri mempengaruhi kebutuhan penyesuaian ekonomi di Kabupaten Sumenep. Selain itu, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur juga turut menjadi pertimbangan dalam proses penyesuaian anggaran daerah.
Optimalisasi Dana Transfer
Salah satu hal yang diperhatikan adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian pendapatan transfer untuk mengakomodasi tambahan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Imam Hasyim menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS memiliki peran penting sebagai panduan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kebijakan anggaran dapat lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan, serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Proses selanjutnya menuju penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Semua dokumen yang disusun diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.
