Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Minta Pembenahan Tata Kelola RKAB
Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna menjamin kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi, Ardhi Ishak Koesen, menegaskan bahwa evaluasi pasca pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) harus menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan RKAB tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara untuk PLTU.
Keberlanjutan Pasokan Batu Bara untuk PLTU
Ardhi menyatakan bahwa ketidakpastian produksi batu bara akibat lambatnya persetujuan dan pemangkasan RKAB 2026 dapat mengganggu alokasi produksi perusahaan tambang. Hal ini berpotensi berdampak pada kebutuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik, terutama bagi PLTU yang memerlukan bahan bakar secara berkala.
Perhapi mendorong agar persetujuan RKAB 2026 diselesaikan sebelum tahun tersebut dimulai agar memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri tambang. Diharapkan, kepastian ini juga akan memastikan pelaksanaan Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO) pada 2026.
Perizinan Blending Batu Bara
Selain itu, Ardhi juga mengomentari ketentuan terbaru mengenai perizinan blending batu bara. Menurutnya, regulasi mengenai perizinan blending tidak akan efektif dalam menjaga pasokan DMO karena hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending tanpa terkait langsung dengan kebijakan DMO.
Lebih lanjut, Ardhi menekankan bahwa kegiatan blending batu bara dapat menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO tetap stabil sejak 2018. Ia menyoroti bahwa biaya tambahan dari blending sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti jarak dan fasilitas blending yang digunakan.
Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, Perhapi berharap adanya perubahan dalam tata kelola RKAB dan perizinan blending guna memastikan kelancaran pasokan batu bara untuk PLTU di masa depan.
