BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jabar Salurkan Rp 49,3 Miliar untuk Perlindungan Pekerja

Gubernur Jawa Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp 49,3 miliar kepada 1.515 peserta dan ahli waris. Ini merupakan langkah nyata untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kehilangan pencari nafkah.

Apresiasi Program Jawa Barat dan BPJS Ketenagakerjaan

Penyaluran manfaat program ini dilakukan di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, dan turut dihadiri oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto. Dalam kesempatan itu, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, terutama pekerja rentan yang seringkali terpapar risiko sosial ekonomi.

Ia mencontohkan seorang pekerja rentan asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja dan menerima perlindungan dari program JKK. Menurutnya, kehilangan pencari nafkah akibat kecelakaan atau kematian dapat menjadi awal kemiskinan generasi berikutnya.

Komitmen Perlindungan Pekerja Rentan

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk melindungi pekerja rentan, dengan mengalokasikan perlindungan bagi sekitar 1 juta pekerja tahun ini. Pihaknya terus berupaya memperluas cakupan perlindungan hingga 2 juta pekerja ke depan, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, menekankan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika risiko terjadi. Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jawa Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.

Secara keseluruhan, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Barat menunjukkan bahwa perlindungan sosial dapat diperluas melalui komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor. Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat juga semakin kuat.

Source link