Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini sering melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dalam rangka kunjungan bilateral, menghadiri pertemuan internasional, atau berjumpa dengan para pemimpin dunia lainnya. Hal ini menimbulkan banyak diskusi di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Banyak orang bertanya-tanya tentang frekuensi perjalanannya serta manfaat nyata yang diperoleh Indonesia dari semua aktivitas diplomasi tersebut.
Salah satu alasan masyarakat mempertanyakan hal ini adalah karena diplomasi kerap dianggap sebuah proses yang abstrak, berbeda dengan pembangunan infrastruktur atau bantuan yang hasilnya bisa langsung dirasakan. Padahal, di tengah situasi global yang penuh gejolak seperti saat ini, diplomasi justru menjadi alat penting untuk melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Dalam satu tahun lebih pemerintahan berjalan, Prabowo diketahui telah melakukan banyak kunjungan ke luar negeri. Frekuensi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam urusan global, bukan sekadar menjadi penonton. Diskusi terkait intensitas diplomasi tersebut bahkan menjadi topik dalam acara IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis serta pendiri Story of Anggy yang menjadi moderator dalam diskusi itu, menyoroti adanya jarak antara aktivitas pemerintah di luar negeri dengan pemahaman masyarakat pada umumnya. Walaupun publik menyadari Indonesia makin terlibat dalam urusan global, seringkali orang awam tidak tahu secara jelas apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan apa urgensinya.
Ia menegaskan bahwa dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian—rivalitas Amerika-Tiongkok memanas, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, dan konflik Timur Tengah berimbas pada perekonomian dunia. Situasi seperti ini membuat harga energi, stabilitas ekonomi, hingga lapangan kerja di Indonesia juga ikut terdampak. Keterlibatan Presiden dalam diplomasi bukan sekadar simbolik, tapi bagian dari upaya menghadapi dinamika global tersebut.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan bahwa fragmentasi geopolitik global benar-benar menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Karena itulah, Indonesia harus pandai membaca situasi sekaligus membangun relasi dengan berbagai pihak untuk meminimalkan risiko. Dengan tetap memegang prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif, Indonesia kini semakin adaptif dan dinamis dalam menentukan langkah-langkah diplomasi.
Pendekatan semacam ini, menurut kajian hubungan internasional, dikenal dengan istilah hedging yakni menjaga komunikasi dan kerja sama dengan berbagai negara tanpa berpihak secara mutlak pada satu kekuatan tertentu. Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia menerangkan bahwa praktik hedging saat ini juga mulai difokuskan pada penguatan ketahanan nasional—sehingga Indonesia tidak mudah goyah menghadapi tekanan global.
Bergabung aktif dalam forum-forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan hanya demi terlihat di panggung internasional. Ada tujuan strategis di balik setiap partisipasi, yakni menjaga kepentingan Indonesia di antara persaingan negara-negara besar. Namun, sayangnya, informasi strategis seperti ini sering tidak tersampaikan dengan gamblang di media. Yang muncul biasanya hanya momen-momen seremoni atau pertemuan bilateral yang kurang menyentuh substansi.
Menurut Anggy, kesenjangan antara elit dan masyarakat muncul karena komunikasi diplomasi masih cenderung menggunakan bahasa teknokratis yang sulit dipahami masyarakat luas. Padahal, di tengah derasnya arus informasi dan opini di media sosial, penjelasan yang sederhana tetapi bermakna sangat dibutuhkan. Pemerintah semestinya memprioritaskan komunikasi publik sebagai bagian integral dari diplomasi, bukan sekadar pelengkap.
Idealnya, dibutuhkan juru bicara atau narasi yang mampu menerangkan mengapa kebijakan luar negeri penting bagi kehidupan rakyat. Dampak diplomasi terhadap ekonomi, keamanan, dan masa depan harus dijelaskan secara transparan dan terus-menerus, agar publik tidak salah persepsi.
Di ranah media sosial, kehadiran negara juga harus mampu memberi pemahaman secara mendalam. Konten yang hanya ramai atau reaktif justru bisa memperlebar polarisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan pada institusi. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus memperkuat narasi tentang tujuan dan manfaat diplomasi.
Kesimpulannya, tantangan utama diplomasi Indonesia hari ini tidak berhenti pada arena internasional yang penuh kompetisi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu meyakinkan publik tentang urgensi segala upaya yang dilakukan. Diplomasi akan memberikan dampak optimal apabila seluruh masyarakat merasa punya keterlibatan dan memahami alasan di balik setiap langkah pemerintah di panggung global.
