Pemerintah Kabupaten Gresik sedang melakukan pembenahan terhadap penyaluran bantuan hibah daerah untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan lebih ketat dalam melakukan verifikasi hingga tingkat desa untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan hibah tidak hanya menjadi sebuah formalitas semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Menurut Wakil Bupati Gresik, Ashluchul Alif, hibah haruslah dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, penguatan verifikasi dimulai dari hulu perencanaan, di mana setiap usulan harus melalui tahapan ketat mulai dari Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dijadwalkan dan terstruktur dengan baik.
Selain itu, Pemkab Gresik juga melakukan penyaringan ketat terhadap prioritas pembangunan untuk fokus pada program-program yang dianggap paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar dalam menghadapi keterbatasan anggaran, pembangunan yang dilakukan tetap berjalan efektif dan terarah. Salah satu contoh dari penajaman tersebut adalah pengesampingkan pekerjaan yang tidak mendesak, serta penargetan penyelesaian bertahap jalan poros desa dan jalan lingkungan melalui program betonisasi.
Sosialisasi kebijakan hibah daerah ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memastikan proses verifikasi dan pengelolaan hibah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Melalui langkah-langkah ini, Pemkab Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan akses jalan di wilayah kabupaten agar semakin baik dan merata, sebagai bagian dari target pembangunan jangka menengah yang tetap dijaga dengan baik.
