Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2025 dalam rapat paripurna. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa DPRD Pangandaran memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Keempat Raperda yang diajukan mencakup bidang Pemerintahan Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran. Tujuan dari pengajuan ini adalah untuk memperkuat kerangka regulasi daerah sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan aspirasi masyarakat setempat.
Penerapan metode simplifikasi regulasi dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang ada efektif, tanpa tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat Pangandaran. Selanjutnya, DPRD dan pemerintah daerah akan mengadakan diskusi lebih lanjut guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aspirasi masyarakat. Diharapkan perubahan ini akan membawa manfaat yang nyata dalam pengelolaan pemerintahan desa, perlindungan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
