Pengoplosan gas merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa tindakan pengoplosan gas harus ditindak secara hukum untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Gas oplosan berpotensi menyebabkan ledakan yang dapat membahayakan keluarga dan tetangga serta mengganggu saluran pernapasan karena proses pemindahannya tidak memenuhi standar keamanan.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menangkap lima orang di Jakarta Utara dan Bogor yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram. Penangkapan ini dilakukan sebagai langkah preventif setelah rentetan kejadian kebakaran terjadi akibat penggunaan gas hasil pengoplosan. Kepolisian bersikap tegas dan berkomitmen untuk menjaga agar subsidi negara tepat sasaran dan masyarakat terlindungi.
Para pelaku pengoplosan gas akan dijerat dengan pasal-pasal hukum yang berlapis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mulai dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja hingga UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, hukuman yang diterima oleh pelaku bisa berupa masa tahanan maksimal hingga denda yang signifikan. Praktik pengoplosan gas bersubsidi menjadi perhatian serius Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena berdampak buruk bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pengoplosan gas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kecelakaan atau kebakaran yang disebabkan oleh gas oplosan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus melakukan pengawasan ketat agar keselamatan masyarakat terjamin dan subsidi negara digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat bisa lebih terjamin.
