Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meningkatkan transparansi dan tata kelola di pasar modal Indonesia dengan memperluas klasifikasi data menjadi 27 subtipe investor, dari sembilan tipe investor sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada investor, termasuk institusi seperti perusahaan dana pensiun (Dapen) dan asuransi, sehingga dapat membantu dalam pengembangan strategi investasi mereka. Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, peningkatan transparansi ini akan memberikan investor akses yang lebih baik terhadap informasi yang mereka butuhkan.
Hasan juga menegaskan bahwa selain peningkatan transparansi, OJK dan self regulatory organization (SRO) terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan tercatat (emiten) untuk memastikan keamanan investor. Dengan adanya kecukupan informasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan aktivitas investasi di pasar modal Indonesia dapat semakin berkualitas.
Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan peningkatan batas investasi saham bagi industri dana pensiun (Dapen) dan asuransi menjadi 20 persen, dengan pembatasan pada saham-saham tertentu. Meskipun demikian, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, berharap kebijakan ini bersifat opsional dan tidak menjadi kewajiban agar tetap seimbang antara pengembangan pasar keuangan dan perlindungan kepentingan pemegang polis.
Meskipun POJK sebelumnya mengatur batas maksimal investasi perusahaan asuransi dan reasuransi di instrumen saham hingga 40 persen, porsi investasi saham oleh industri asuransi umum saat ini masih relatif rendah, yaitu kurang dari 5 persen. Dengan adanya upaya meningkatkan transparansi, tata kelola, dan keberagaman investor, diharapkan pasar modal Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi lebih menarik bagi para pelaku pasar.
