Guru-guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Pangandaran pada Selasa. Mereka menyoroti adanya ketimpangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Salah satu tuntutan utama mereka adalah agar DPRD membantu dalam menyamakan status dan mengangkat guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa banyak guru swasta yang telah lama mengabdi namun belum diakomodir. Mereka juga mengusulkan agar guru madrasah swasta yang telah mengajar lebih dari 15 tahun diprioritaskan dalam seleksi PPPK dan ASN. Komitmen DPRD Pangandaran untuk menindaklanjuti tuntutan ini diapresiasi oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. DPRD berjanji untuk mendukung aspirasi guru madrasah swasta dan menyuarakan hal ini kepada DPR RI dan kementerian terkait. Mereka menjelaskan pentingnya peran guru dalam menghasilkan generasi cerdas di Pangandaran dan siap memperjuangkan hak-hak mereka.
