Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti sejumlah poin penting dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal yang paling diapresiasi di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Juru Bicara Fraksi PKB, Samsul Tahar, dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD pada Rabu (17/9/2025), mengungkapkan bahwa peningkatan PAD yang mencapai Rp23,96 miliar tersebut dinilai patut diacungi jempol karena bersumber dari pajak daerah dan retribusi tanpa menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fraksi PKB juga memberikan dukungan penuh atas langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dengan menghapus kegiatan yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat demi mengoptimalkan penggunaan APBD. Program RANTAS (Jalan Tuntas) yang digagas oleh Bupati Bondowoso mendapat apresiasi dari Fraksi PKB, yang mendorong agar program ini didukung oleh alokasi anggaran dari setiap desa sebagai wujud janji politik kepala daerah.Keputusan Bupati Bondowoso untuk tidak merumahkan pegawai Non-ASN non-database dan mendukung adendum kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC) juga disoroti dan didukung oleh Fraksi PKB. Mereka menyarankan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data JKN PBI yang dinonaktifkan serta mendorong rumah sakit swasta berkontribusi melalui CSR. Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya akurasi data kependudukan dan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk rutin memperbarui data, terutama untuk warga yang telah meninggal. Fraksi PKB menegaskan bahwa setiap pejabat publik adalah abdi sekaligus pelayan masyarakat, sehingga pelayanan kepada rakyat harus selalu diutamakan.
