Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di BUMN yang mengalami kerugian serta mengurangi jumlah komisaris BUMN. Kondisi ini terungkap setelah Prabowo menemukan fakta yang tidak masuk akal terkait tantiem yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN.
Menyampaikan dalam Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, Prabowo menegaskan bahwa konsep tantiem seolah menjadi siasat yang digunakan para pihak untuk mengelabui. Bahkan, Prabowo mengungkapkan peristiwa di masa lalu di mana seorang komisaris BUMN bisa menerima tantiem hingga Rp 40 miliar meskipun hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
Dalam upaya membenahi tata kelola BUMN, Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk merapikan struktur BUMN yang terlalu banyak komisarisnya namun masih merugi. Prabowo memotong jumlah komisaris hingga setengahnya, dengan batas maksimal komisaris hanya empat hingga lima orang.
Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan uang rakyat yang berkualitas dan efisien. Belanja negara harus memberikan manfaat yang nyata, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Keselarasan antara keuntungan dan kerugian BUMN harus dijaga, serta penggunaan uang negara harus selalu diawasi dengan ketat untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
