Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memimpin rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan penyeberangan untuk menangani kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Hadir dalam rapat tersebut adalah berbagai pihak terkait, termasuk ASDP Indonesia Ferry Ketapang, KSOP, Korsatpel BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Indonesian National Ferry Owner Association (INFA), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gadasgap). Tidak hanya itu, jajaran Forkopimda, Kapolresta Banyuwangi, Dandim 0825 Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Ketua DPRD Banyuwangi, dan Kepala OPD terkait juga turut hadir.
Ipuk menjelaskan bahwa meskipun penyeberangan bukanlah kewenangan langsung pemerintah kabupaten, namun dampak kemacetan tersebut cukup signifikan bagi daerah dan masyarakat Banyuwangi. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan untuk mencari solusi bersama tanpa saling menyalahkan. Beberapa langkah yang telah diambil adalah menghubungi Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI, serta mendatangkan kapal bantuan seperti KMP Gading Nusantara untuk membantu mengurai kemacetan di Pelabuhan Ketapang.
Selain itu, dalam rapat tersebut dihasilkan rekomendasi untuk menambah bantuan kapal, meminta Pelabuhan Jangkar Situbondo untuk melayani ke Pelabuhan Gilimanuk, dan menyarankan pemilik truk untuk sementara menggunakan truk bertonase di bawah 35 ton. Semua pihak terlibat sepakat untuk bekerja sama guna mengatasi masalah kemacetan tersebut demi kelancaran transportasi dan pelayanan penyeberangan.
