Penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) terus tertunda sejak 2017 karena permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyoroti urgensi percepatan implementasi kebijakan ini guna mencegah terulangnya kecelakaan fatal, setelah tercatat 6.000 korban jiwa akibat pelanggaran muatan hingga tahun 2024. Data Jasa Raharja menunjukkan bahwa sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional terjadi dalam kasus angkutan barang. Menurut Menhub, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam logistik darat demi menghindari risiko kecelakaan yang melibatkan praktik kelebihan dimensi dan beban.
Menhub menegaskan bahwa satu nyawa pun terlalu berharga untuk dikorbankan demi efisiensi atau keuntungan dalam bidang pengangkutan barang. Dengan 6.000 korban jiwa akibat kecelakaan ODOL, kepedulian terhadap keselamatan harus diutamakan. Meskipun ada keresahan di kalangan pengemudi, negara harus melindungi masyarakat dari bahaya laten kelebihan muatan di jalan raya.
Penerapan kebijakan zero ODOL seharusnya tidak lagi ditunda dan ditargetkan terimplementasi pada tahun 2026. Meski sudah disepakati untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan ini terus tertunda sejak 2017 karena berbagai alasan, termasuk permintaan relaksasi dari pihak-pihak tertentu. Regulasi tentang larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama 16 tahun terakhir. Menunda penerapan kebijakan ini berdampak pada keselamatan masyarakat, terutama dalam meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL. Menhub menekankan urgensi untuk tidak mengorbankan nyawa manusia demi mengejar efisiensi atau keuntungan semata.
