Pemerintah telah menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk jutaan pekerja berpenghasilan rendah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dukungan kepada individu yang pendapatannya kurang dari Rp3,5 juta per bulan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers setelah pertemuan kabinet terbatas dengan Presiden di Istana Negara pada Senin (2 Juni). Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman perlambatan ekonomi global.
Untuk dapat menerima bantuan tersebut, penerima harus terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Implementasi program ini akan diurus oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama bulan Juni dan Juli, dengan total Rp600.000. Program ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap tantangan ekonomi yang diperkirakan akan sangat berdampak pada pekerja.
Selain itu, program ini juga mencakup guru kontrak (guru honor), di mana sekitar 565.000 guru honor diperkirakan akan menerima bantuan tunai langsung. Mereka juga akan mendapatkan Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yaitu Rp600.000. Keputusan untuk memberikan BSU sebagai bantuan daripada diskon listrik yang sebelumnya direncanakan didasarkan pada kesiapan data dan implementasi yang lebih efisien.
Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun yang ditandatangani oleh pemerintah atas arahan Presiden Prabowo, inisiatif subsidi upah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan menengah bawah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
