Krisis Industri Dalam Negeri: Panggilan Politisi untuk Introspeksi

Mayoritas industri di Indonesia mengalami kehancuran akibat beban yang terlalu besar yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampaknya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat kecil dan menengah di Indonesia. Bambang Haryo Soekartono (BHS), Anggota Dewan terpilih 2024-2029, menekankan pentingnya memperkuat iklim usaha bagi sektor industri dalam negeri sebagai upaya menahan jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia. Upaya tersebut dimulai dengan memberikan kemudahan kepada pelaku industri dan mengurangi beban biaya yang harus mereka tanggung.

BHS juga menyoroti perbedaan perlakuan dari negara tetangga Indonesia seperti Cina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia terhadap pelaku industri. Negara tersebut memberikan kemudahan perizinan yang cepat dan tidak berbayar, berbeda dengan situasi di Indonesia yang terkenal dengan birokrasi yang rumit dan lambat. Selain itu, BHS juga menyoroti biaya tinggi seperti pajak, suku bunga bank yang tinggi, serta biaya energi yang juga memberatkan sektor industri di Indonesia.

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seringnya demo oleh buruh, serta daya beli masyarakat yang melemah juga menjadi kendala dalam meningkatkan industri dalam negeri. BHS menekankan perlunya introspeksi dan tindakan dari pemerintah untuk mendukung industri dalam negeri dengan memberikan insentif-insentif yang diperlukan serta mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk industri dalam negeri. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Source link