Sertifikasi Halal di Transportasi Logistik: Potensi Mogok Truk Massal

Sertifikasi halal untuk angkutan transportasi logistik jalan raya (truk) yang diusulkan pemerintah mendapat kritik keras dari pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya, sektor transportasi logistik jalan raya tidak cocok untuk diterapkan sertifikasi halal karena sulit untuk memantau setiap truk yang bergerak. Pengemudi juga sulit dipantau apakah selalu menjalankan prinsip halal atau tidak. Selain itu, biaya sertifikasi halal juga dianggap mahal bagi pengusaha truk dan dapat meningkatkan beban biaya logistik di Indonesia. Bambang Haryo juga menekankan bahwa transportasi jalan raya sudah diatur dalam Undang-Undang yang tidak mencakup sertifikasi halal. Kebijakan ini dianggap aneh dan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti korupsi dan gratifikasi. Bambang Haryo juga menyatakan bahwa mogok nasional yang dilakukan APTRINDO akan berdampak buruk pada ekonomi negara dan bisa menyebabkan kelangkaan barang. Sebagai dewan penasihat GAPASDAP, ia juga menunjukkan keprihatinannya jika kebijakan serupa diterapkan pada angkutan laut dan penyebrangan. Dengan kondisi infrastruktur yang sulit dan harga BBM yang naik di beberapa wilayah, pengusaha transportasi sudah menghadapi cukup banyak kesulitan. Ia menyerukan agar kebijakan yang diambil lebih logis dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Source link