Pemerintahan Indonesia telah membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini mengacu pada trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu dari Prancis. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan adanya sistem pengawasan antar lembaga negara.
Lembaga eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang dan administrasi pemerintahan. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden beserta para menteri yang tergabung dalam kabinet. Fungsi utama lembaga eksekutif meliputi bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik.
Lembaga legislatif, di sisi lain, bertugas untuk membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Fungsi utama lembaga legislatif adalah legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari DPR, MPR, dan DPD.
Sementara itu, lembaga yudikatif bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Lembaga ini independen dan tidak terpengaruh oleh lembaga eksekutif atau legislatif. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Ketiga lembaga negara ini merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Penting bagi ketiganya untuk bekerja seimbang dan saling mengawasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan yang demokratis.
