Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi keputusan pemerintah meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bambang Haryo, pendanaan usaha kecil sangat penting agar dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dan dia berharap kebijakan ini membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Pemodalan merupakan elemen penting dalam mengembangkan usaha kecil, dan Bambang Haryo menyarankan agar penyaluran KUR lebih ditujukan kepada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dengan bunga rendah. Dia juga menyoroti pentingnya kerjasama antara Kementerian UMKM, perbankan, dan lembaga terkait dalam distribusi KUR agar lebih tepat sasaran.
Menurut Bambang Haryo, perbankan harus menetapkan suku bunga KUR yang lebih rendah, tidak lebih dari 3 persen, karena anggaran KUR sudah dijamin oleh asuransi BUMN untuk menanggung risiko gagal bayar. Dia juga menekankan perlunya kemudahan akses dan pengurangan persyaratan agunan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mendapatkan modal.
Bambang Haryo juga memberikan contoh kebijakan Malaysia yang menawarkan bunga pinjaman di bawah 3 persen dan pembebasan pajak bagi UMKM. Dia berharap pemerintah Indonesia bisa mengadopsi kebijakan serupa untuk memperkuat sektor UMKM. UMKM, menurut Bambang Haryo, merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam pengembangan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
