Pengamanan sidang yang menghadirkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan diperkuat dengan pengerahan sekitar 1.200 personel gabungan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.
Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra mengatakan personel tersebut ditempatkan untuk menjaga keamanan di kawasan pengadilan selama seluruh rangkaian persidangan berlangsung. Unsur pengamanan terdiri atas TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur.
Antisipasi kehadiran dua kelompok massa
Menurut Andre, jumlah personel disiapkan dengan mempertimbangkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kehadiran Jokowi. Polisi memperkirakan terdapat massa dari dua kelompok dengan pandangan berbeda yang datang ke sekitar lokasi sidang.
Kedua kelompok itu adalah pendukung Jokowi dari organisasi Projo serta kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Kehadiran dua kubu tersebut membuat polisi memperkirakan jumlah masyarakat di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur cukup besar.
“Karena hari ini akan ada massa dua kubu baik dari Projo dan kubu Roy Suryo cs, jadi estimasi massa cukup banyak,” ujar Andre di Jakarta, Kamis.
Pengamanan, kata dia, tidak hanya diarahkan ke gedung pengadilan. Polisi juga memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi, termasuk aktivitas warga yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama sidang berlangsung.
Andre secara khusus meminta dukungan warga sekitar, terutama masyarakat Perumahan Eramas 2000, agar turut menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
“Kami mohon doa dan kerja samanya kepada warga sekitar, khususnya Eramas 2000, agar kegiatan sidang berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ucapnya.
Rekayasa lalu lintas bersifat situasional
Selain menempatkan personel, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengaturan arus akan disesuaikan dengan situasi yang berkembang di lapangan.
Jumlah masyarakat yang hadir untuk mengikuti atau menyaksikan persidangan menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan pengaturan tersebut. Polisi juga memantau arus kendaraan dan kondisi keamanan di sekitar pengadilan sebelum menentukan langkah yang diperlukan.
Andre menjelaskan, rekayasa lalu lintas yang diterapkan tidak bersifat tetap. Pengaturan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kepadatan kendaraan, jumlah warga yang datang, serta perkembangan situasi di lokasi persidangan.
Dengan pengerahan personel gabungan dan pengaturan arus kendaraan itu, kepolisian berupaya menjaga agar persidangan tetap berjalan tertib, sementara aktivitas masyarakat di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap berlangsung dengan aman.


















