Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kepada pemerintah pada Senin (29/6). Penyerahan ini menandai dimulainya pembahasan lebih lanjut terhadap regulasi yang dirancang untuk memperkuat perlindungan ruang digital nasional.
DIM diserahkan dalam rapat pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU KKS di Komisi I DPR. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej hadir mewakili pemerintah dalam agenda tersebut. Pemerintah menyambut langkah DPR dan berharap pembahasan rancangan undang-undang itu dapat segera diselesaikan melalui persetujuan bersama.
“Besar harapan kami agar kiranya rancangan undang-undang ini segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Eddy dalam sambutannya.
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta pemerintah segera membentuk tim khusus untuk mengikuti proses pembahasan RUU KKS. Menurut dia, kesiapan tim diperlukan agar pembahasan antarlembaga dapat berjalan secara terarah.
Namun, Utut mengingatkan agar draf RUU KKS tidak disebarluaskan secara prematur ke ruang publik. Ia menilai peredaran draf sebelum pembahasan mencapai tahap tertentu dapat memicu disinformasi dan kegaduhan.
“Mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu, karena nanti terlalu banyak hoaks. Nanti kalau kita sudah bahas sampai tahapan, kalau memang dibutuhkan kita beri kepada publik,” kata Utut.
Ia memastikan keterbukaan informasi tetap akan dilakukan pada waktu yang dianggap tepat selama proses pembahasan berlangsung. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat diharapkan telah sesuai dengan perkembangan resmi pembahasan di DPR dan pemerintah.
Atur Infrastruktur Kritis hingga Kejahatan Siber
RUU KKS memuat 10 pokok pengaturan yang akan menjadi fokus pembahasan Panja. Materi tersebut mencakup kewajiban perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritikal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan teknologi, serta perluasan kerja sama internasional.
Rancangan regulasi itu juga mengatur peran pemerintah dalam memantau anomali trafik internet dan menyusun standar nasional. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pelibatan masyarakat, mekanisme audit teknis ketika terjadi insiden siber, serta sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan keamanan dan ketahanan siber.
Aspek penegakan hukum menjadi bagian lain yang diatur dalam RUU tersebut. Materinya meliputi sanksi administratif, proses penyidikan, dan ketentuan pidana baru. Ketentuan pidana itu diarahkan untuk menangani kejahatan siber atau core crime yang dinilai belum diatur secara sempurna dalam undang-undang lainnya.
Dengan penyerahan DIM dan pembentukan Panja, pembahasan RUU KKS memasuki tahap yang lebih terstruktur antara DPR dan pemerintah. Pemerintah berharap proses tersebut berlanjut hingga tercapai persetujuan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.


















