Peringatan yang disampaikan oleh Farrell dan Newman (2019) tentang meningkatnya risiko karena arus keuangan, informasi, dan barang melintasi batas negara menjadi makin relevan di era globalisasi saat ini. Peristiwa seperti Perang Ukraina dan konflik Iran menunjukkan secara nyata bagaimana risiko pada simpul-simpul strategis dapat berdampak jauh melampaui wilayah konflik. Sampai hari ini, dampak dari perang yang sifatnya terbatas sekalipun mampu mengacaukan pasokan global, mulai dari pangan hingga energi. Dalam Perang Ukraina, dunia menyaksikan tersendatnya distribusi produk pertanian, sementara gangguan di Iran menyebabkan pasokan energi dunia mengalami guncangan signifikan. Tampaknya penyebabnya bukan hanya karena produksi yang menurun, melainkan akibat rusaknya distribusi akibat ancaman terhadap jalur-jalur utama, seperti selat dan pelabuhan.
Faktor risiko ini diperparah oleh keberadaan chokepoint atau titik cekik, di mana satu jalur distribusi utama dapat menentukan lancar tidaknya arus barang atau energi ke dunia internasional. Pada kasus Iran, gangguan di Selat Hormuz hanya berlangsung dalam bentuk ancaman terhadap keamanan kapal, namun dampaknya langsung terasa dengan melonjaknya risiko, premi asuransi, dan keputusan perusahaan pelayaran menunda atau membatasi operasi mereka. International Energy Agency (2026) bahkan mencatat penurunan drastis aliran minyak lewat Selat Hormuz menjadi sekitar seperdelapan dari kapasitas normal selama beberapa bulan, yang disebut sebagai gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Ancaman yang tidak harus bersifat total, namun cukup untuk menimbulkan keraguan, telah membuktikan bahwa pengelolaan risiko logistik kini menjadi bagian dari strategi militer dan ekonomi negara.
Demikian pula, rantai pasok pangan global terbukti rapuh ketika lebih dari 90 persen ekspor petani Ukraina sebelum perang harus dialihkan melalui jalur darat dan sungai yang kapasitasnya terbatas, tak mampu menggantikan pelabuhan utama yang terganggu. Efek domino pun terjadi, sebab Rusia dan Belarus yang menguasai bahan baku pupuk juga terganggu ekspornya, sehingga penurunan produksi pangan di negara-negara lain pun menjadi realita yang tertunda. Kerentanan ini menunjukkan bahwa soal pangan tak hanya menyangkut hasil yang diproduksi, tapi juga tentang distribusi, ketersediaan input, serta jalur distribusi yang aman dan beragam.
Pelajaran besar dari dua perang tersebut bukan semata-mata memperlihatkan betapa luasnya jaringan ekonomi dunia, tetapi terutama tentang masih adanya simpul atau titik konsentrasi yang tak mudah digantikan. Dalam terminology Farrell dan Newman, inilah efek titik cekik, di mana kontrol terhadap simpul penting dapat dipakai untuk menekan negara lain. Tak hanya barang dan energi, kekritisan juga ada pada jaringan keuangan, asuransi, teknologi, hingga sistem pembayaran dan perangkat lunak. Fishman (2025) menekankan, berbagai simpul ini kini dijadikan alat perang ekonomi. Negara tak perlu mengirim rudal untuk memutus pasokan; pemutusan akses kepada pendanaan, penolakan asuransi, atau sanksi ekonomi kini juga sama efektifnya untuk melumpuhkan aliran barang dan jasa.
Selain konsekuensi pada negara yang terlibat perang, efeknya menjalar ke berbagai negara lain yang nyata-nyatanya tidak berpartisipasi dalam konflik. Indonesia pun terkena imbas, baik dari naiknya harga energi akibat Selat Hormuz yang tidak aman, maupun ketersediaan pangan yang terganggu akibat jalur pelabuhan Laut Hitam tidak beroperasi normal. Ini yang harus disadari dalam perencanaan pertahanan nasional: potensi ancaman tak hanya berupa serangan militer langsung, tetapi juga terganggunya fungsi-fungsi vital seperti pelabuhan, pembangkit energi, komunikasi, distribusi pangan, bahkan data center yang menopang perekonomian dan keseharian.
Oleh sebab itu, ketahanan nasional kini harus menyesuaikan diri pada logika ketergantungan fungsi. Perencanaan tidak lagi cukup bila hanya fokus pada kekuatan militer lawan, melainkan juga wajib menilai apakah jaringan penopang, dari logistik hingga IT dan distribusi, tetap mampu berjalan kalau gangguan datang dari luar negeri. Proteksi terhadap simpul-simpul kritis menjadi keharusan, disertai cadangan dan jalur alternatif, baik untuk energi, pangan, maupun arus informasi. Swasembada tidak menjamin imunitas jika rantai distribusi terkonsentrasi atau input tetap bergantung pada luar. Di sisi lain, negara masih bisa mengelola risiko interdependensi asalkan mengembangkan cadangan nasional dan sistem distribusi yang tidak mudah lumpuh.
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, indeks kerentanannya bahkan lebih kompleks. Aktivitas ekonomi dan keamanan sangat tergantung pada konektivitas antar pulau: dari pelabuhan, kilang minyak, kabel bawah laut, hingga jaringan elektronik pembayaran dan data. Ketahanan nasional mutlak membutuhkan pemahaman atas simpul kritis dan waktu bertahan ketika simpul tersebut lumpuh. Negara harus beralih dari pertanyaan klasik mengenai asal serangan ke analisis mengenai fungsi yang paling rentan dan bagaimana skenario bertahan jika akses ke fungsi itu terputus.
Pada akhirnya, pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Ukraina dan Iran bukan untuk memutuskan hubungan dari dunia internasional, tetapi justru meninjau dan memperkuat kapasitas adaptasi, cadangan, dan jalur alternatif. Dengan demikian, bangsa ini bisa lebih siap menghadapi guncangan eksternal tanpa harus menanggung beban yang tidak perlu. Membayangkan seorang anak Indonesia bermimpi menjadi dokter, tetapi terbatas akses literasi dan sumber belajar, menjadi cermin bahwa ketahanan nasional juga bermula dari ketahanan individu terhadap ancaman keterisolasian. Membuka akses, memperkuat cadangan, dan memperhatikan titik-titik penting bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab semua pihak untuk memastikan masa depan yang lebih resilien bagi seluruh rakyat Indonesia.
