Kolaborasi lintas sektor dalam Lindungi Anak Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus KemenPPPA, Susanti, di Jakarta.
Satuan Pendidikan sebagai Ruang Aman untuk Anak
Meskipun satuan pendidikan diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi anak, namun masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2025 mencatat sebanyak 2.324 korban kekerasan di lingkungan sekolah dan 44 korban di lembaga pendidikan nonformal.
Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan anak penyandang disabilitas tidak hanya sebatas akses pendidikan, tetapi juga keamanan, perlindungan, dan dukungan ketika menghadapi risiko kekerasan.
Meningkatkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Secara Komprehensif
Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 mengungkapkan bahwa 83,85 persen anak penyandang disabilitas pernah mengalami kekerasan. Kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti hambatan komunikasi, keterbatasan akses informasi dan layanan, ketergantungan pada orang lain, stigma, diskriminasi, dan lingkungan yang belum inklusif.
Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas perlu diperkuat, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak penyandang disabilitas.
