Fraksi PDIP Pangandaran: Keterbatasan Fiskal di Sektor Pariwisata

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan catatan kritis yang tajam.

Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis

Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah mendengar penjelasan Bupati Pangandaran. Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027 dan menegaskan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa program-program daerah yang tidak efektif perlu dievaluasi, sementara program yang sukses harus diperkuat alokasinya. Selain itu, setiap pengeluaran daerah harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.

Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain

APBD 2027 Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dari sektor pariwisata untuk keuntungan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti isu pelantikan Sekretaris Daerah baru serta perlindungan anak. Mereka memberikan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak dan peningkatan mutu pendidikan.

Fraksi PDIP siap untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 guna menciptakan APBD yang adil dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Source link