Fraksi Gerindra Soroti Perlunya Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan pandangan kritis terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam pertemuan dengan jajaran Forkopimda dan pimpinan daerah, Fraksi Gerindra mengajukan sejumlah catatan penting serta rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Optimalkan Pendapatan dan Evaluasi Pengeluaran
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menyoroti perlunya pengoptimalkan sumber pendapatan tanpa memberatkan masyarakat secara berlebihan. Potensi pajak dan retribusi daerah harus dimanfaatkan secara efisien dan transparan dengan penerapan teknologi digital. Selain itu, proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat dan peran dividen BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu mendapat perhatian.
Fraksi Gerindra juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian belanja pegawai dan evaluasi penggunaan anggaran untuk operasional birokrasi guna memastikan pembangunan publik tetap berjalan lancar. Alokasi belanja modal harus diarahkan pada pemulihan ekonomi, pengembangan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas fasilitas publik.
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat dan Isu Lokal
Fraksi Gerindra menekankan bahwa struktur APBD 2027 harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD serta tanggap terhadap dinamika lokal. Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam perencanaan APBD antara lain penguatan ekonomi lokal di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya penelaahan mendalam terhadap data penerima bantuan sosial guna memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Meskipun sudah melakukan evaluasi yang cukup intensif, Fraksi Gerindra menyatakan kesediaannya untuk terus berdiskusi dengan Badan Anggaran, Komisi, dan TAPD dalam tahapan-tahapan berikutnya terkait pembahasan KUA-PPAS Pangandaran 2027.
Sumber: Dailypangandaran
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3600376/original/087569200_1634044310-WhatsApp_Image_2021-10-12_at_13.38.27__1_.jpeg?w=700 "Tugas dan Wewenang Auditor di KPK: Menjaga Integritas dan Akuntabilitas")
