Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah untuk memajukan perekonomian secara gotong royong, sesuai dengan gagasan ekonomi para pendiri bangsa. Ekonom Surya Vandiantara dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bahwa koperasi merupakan wujud ekonomi gotong royong berdasarkan asas kekeluargaan.
Peran Koperasi dalam Ekonomi Gotong Royong
Surya Vandiantara menekankan bahwa pendirian koperasi oleh para pendiri bangsa bertujuan untuk memajukan perekonomian secara bersama-sama, tanpa membeda-bedakan kelas atau golongan masyarakat. Konsep koperasi ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan pentingnya perekonomian bersifat kolektif berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dianggap sebagai implementasi konkret dari amanat konstitusi tersebut.
Model KDKMP
KDKMP membawa konsep koperasi ke tingkat desa dan kelurahan, dengan dukungan permodalan dari penerimaan pajak untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini menjadi alternatif dari koperasi simpan pinjam konvensional yang mengandalkan simpanan anggota. Melalui KDKMP, prinsip gotong royong tetap dijunjung tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Surya Vandiantara juga menyoroti bahwa model inovatif KDKMP dapat menjadi solusi atas rendahnya partisipasi masyarakat dalam koperasi karena keterbatasan finansial. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, KDKMP diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anggota masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Tata Kelola yang Transparan
Meskipun diakui sebagai langkah positif, Surya Vandiantara menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dalam pelaksanaan program KDKMP. Transparansi anggaran harus didukung oleh pengawasan dan audit keuangan secara berkala, untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa KDKMP merupakan bagian dari konsep ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Prabowonomics, Presiden Prabowo memprioritaskan peran rakyat dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sambil memberikan koreksi terhadap arah perekonomian yang cenderung terlalu liberal dan kapitalistis.
