Permintaan Maaf PT Siber Shop Tak Menutup Perdebatan Soal Penghapusan Berita
Permintaan Maaf PT Siber Shop Tak Menutup Perdebatan Soal Penghapusan Berita
Rumah Literasi Digital (RLD) memberikan apresiasi terhadap permintaan maaf terbuka yang disampaikan oleh Founder PT Siber Shop Teknologi Indonesia terkait polemik penghapusan berita. Permintaan maaf tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan baik.
Apresiasi atas Permintaan Maaf
RLD menilai bahwa permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka oleh perusahaan merupakan pengakuan penting bahwa penyelesaian sengketa pemberitaan tidak seharusnya dilakukan dengan menghapus informasi yang telah dipublikasikan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Ketua Rukun Warta Rumah Literasi Digital, Fatchur, menegaskan pentingnya mengikuti jalur penyelesaian sengketa pers yang sudah ada. Setiap pihak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu pemberitaan, namun hal tersebut harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan seperti hak jawab, hak koreksi, atau lembaga penyelesaian sengketa pers yang sah.
Sikap Tegas Forum Pemimpin Redaksi SMSI
Sementara itu, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Samiadji Makin Rahmat, mengecam tindakan PT Siber Shop Teknologi Indonesia yang meminta penghapusan berita terkait perkara korupsi melalui penyedia layanan domain dan hosting. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai perkara pidana yang telah diputus pengadilan merupakan fakta hukum yang penting untuk kepentingan publik.
Makin menegaskan bahwa Undang-Undang Pers memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik yang sesuai dengan etika jurnalistik. Hal ini menggarisbawahi bahwa penghapusan informasi yang berasal dari proses peradilan terbuka dan memiliki kepentingan publik tidak dapat dibenarkan.
Kesimpulannya, setiap pihak harus memahami bahwa hak untuk menyampaikan keberatan atas pemberitaan harus dilakukan melalui jalur yang telah diatur secara hukum, bukan dengan menghapus informasi yang telah dikonsumsi publik. Kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan transparan.
