Organisasi D-8 memiliki potensi untuk menjadi lebih aktif dan dinamis di bawah kepemimpinan Indonesia meskipun pelaksanaan KTT D-8 ditunda. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia komitmen dalam memimpin D-8 untuk memperkuat organisasi tersebut. Meskipun pelaksanaan KTT D-8 ditunda oleh Kemlu RI, Indonesia tetap berkomitmen dalam menjalankan peran kepemimpinan D-8. Kementerian Luar Negeri RI, pada 13 Maret 2026, mengumumkan penundaan pelaksanaan KTT D-8 hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Direktur Kerja Sama Multilateral Tri Tharyat dari Kemlu RI menjelaskan bahwa penundaan pelaksanaan KTT D-8 dilakukan setelah berkonsultasi dengan Sekjen D-8, komisioner, duta besar negara anggota D-8, dan para mitra di negara akreditasi masing-masing. Indonesia menjadi ketua D-8 periode 2026-2027 dengan tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi negara berkembang yang terdiri atas beberapa negara anggota, termasuk Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Iran juga diserang oleh Amerika Serikat dan Israel, yang kemudian dilakukan serangan balasan oleh Iran. Hal ini menciptakan ketegangan di wilayah Timur Tengah, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan KTT D-8. Meskipun demikian, Indonesia terus mendorong deeskalasi di Timteng untuk menghindari konflik meluas. D-8 berpeluang menjadi pasar alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Semoga situasi tersebut segera terselesaikan untuk melanjutkan rencana pelaksanaan KTT D-8 di Jakarta.
