KPK Bongkar Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa, Bupati Pati OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membongkar dugaan praktik pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Praktik ini diduga melibatkan Bupati Pati periode 2025–2030, SDW, bersama sejumlah kepala desa yang merupakan bagian dari tim suksesnya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa SDW telah merencanakan pengisian jabatan perangkat desa sejak November 2025 bersama orang-orang kepercayaannya.
Dalam skema tersebut, delapan kepala desa yang merupakan bagian dari tim sukses SDW ditunjuk untuk mengoordinasikan pengumpulan uang dari calon perangkat desa di wilayah masing-masing. Dua di antara delapan kepala desa tersebut, YON dan ZION, berperan aktif dalam menghubungi kepala desa lain untuk instruksi penarikan uang dari calon perangkat desa. Menurut arahan SDW, YON dan ZION menetapkan tarif tertentu untuk setiap calon perangkat desa, yang sebelumnya telah dibahas dalam tarif awal bersama SDW.
Pengumpulan uang tersebut juga disertai dengan ancaman, dimana jika calon perangkat desa tidak membayar, formasi jabatan tidak akan dibuka kembali di tahun-tahun berikutnya. Tim KPK berhasil mengamankan delapan orang terkait dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati dan menyita barang bukti uang tunai senilai Rp2,6 miliar. Para tersangka, termasuk Bupati Pati, kepala desa, serta calon perangkat desa, ditahan selama 20 hari pertama untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan KPK Gedung Merah Putih. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi KPK dalam menetapkan empat tersangka tersebut. KPK juga mengimbau calon perangkat desa di kecamatan lain di Kabupaten Pati untuk memberikan informasi kepada penyidik terkait modus serupa yang mungkin terjadi pada pengisian jabatan lainnya.

Source link