Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk tidak menerapkan skema work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 29-31 Desember 2025, meskipun opsi tersebut telah dibuka secara nasional oleh Kementerian PANRB. Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil karena beban kerja Pemkot meningkat menjelang akhir tahun, terutama setelah banjir dan longsor melanda wilayah tersebut. ASN diperlukan untuk menyelesaikan laporan kebencanaan, menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memastikan pemulihan layanan di daerah terdampak bencana berjalan lancar.
Pemkot Padang juga sedang menyiapkan agenda tabligh akbar di akhir tahun yang membutuhkan dukungan penuh dari aparatur pemerintah. Dengan keputusan ini, seluruh ASN Pemkot Padang diharuskan tetap masuk kantor pada 29-31 Desember dengan jam kerja normal. Mairizon menegaskan bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan hingga akhir tahun 2025. Selain itu, pihak Pemkot Padang sedang mempersiapkan rencana rehab-rekon dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Semua pekerjaan tersebut merupakan prioritas yang harus dituntaskan sebelum akhir tahun.
