Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menggelar konferensi pers terkait konflik agraria antara warga dan PTPN I Regional V di Kecamatan Sempol. Dhafir meminta Pansus Sengketa Agraria DPR RI turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama belasan tahun. Dia menekankan bahwa kejadian kericuhan yang viral, seperti penurunan bendera Merah Putih di kantor polisi, tidak boleh terulang lagi. Dhafir juga menyoroti misinformasi dan provokasi di lapangan yang memicu kesalahpahaman antara aparat dan warga. Meskipun mengapresiasi penyelesaian yang dilakukan secara humanis oleh aparat, Dhafir mengecam insiden penurunan bendera Merah Putih yang terjadi. Konflik agraria ini sudah terjadi sejak tahun 2006 dan kembali memanas pada tahun 2022. Bupati telah mengirim surat resmi kepada Direktur PTPN terkait aspirasi warga namun belum mendapat balasan hingga artikel ini ditulis. Dhafir meminta respons PTPN untuk menghindari eskalasi ketegangan dan menegaskan perlunya penyelesaian dengan pendekatan humanis. Masalah konflik agraria di Bondowoso adalah fokus dari Pansus Sengketa Agraria DPR RI, yang diharapkan segera merespon kondisi di lapangan. Proaktifitas dari pihak terkait seperti PTPN juga ditekankan oleh Dhafir untuk mencegah terulangnya gesekan antara masyarakat dan aparat. Menahan diri, taat pada regulasi, dan hormat pada aparat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh Dhafir.
