Kanselir Jerman Friedrich Merz melakukan panggilan telepon kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Kiev. Dalam artikel yang dimuat di Financial Times, Merz mengusulkan pemberian pinjaman tanpa bunga senilai sekitar 140 miliar euro kepada Ukraina dengan memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat. Menurut juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, Kanselir Federal juga mengumumkan inisiatif untuk mendukung angkatan bersenjata Ukraina dengan memanfaatkan aset Rusia tersebut.
Selain membahas rencana tersebut, Trump dan Merz juga melanjutkan pembicaraan terkait perkembangan situasi di Ukraina dan sepakat untuk terus bekerja sama dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi di sana. Mereka juga membicarakan kondisi di Jalur Gaza dan menyetujui bahwa perundingan di Mesir harus segera mencapai kesepakatan terkait pembebasan sandera, penghentian permusuhan, dan perlucutan senjata yang dilakukan oleh Hamas.
Sejak terjadinya operasi militer Rusia di Ukraina, Uni Eropa dan negara-negara G7 telah membekukan hampir separuh cadangan devisa Rusia senilai sekitar 300 miliar euro. Komisi Eropa dilaporkan telah menyalurkan 14 miliar euro kepada Ukraina sejak Januari hingga September 2025 dengan menggunakan keuntungan dari dana yang dibekukan dari bank sentral Rusia. Sebagai respons, Rusia memberlakukan pembatasan terhadap aset investor asing dan berulang kali menyebut pembekuan aset tersebut sebagai tindakan pencurian.
Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri Rusia dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov telah mengumumkan langkah-langkah balasan terkait tindakan pembekuan aset Rusia oleh Uni Eropa. Lavrov bahkan mengatakan bahwa Moskow akan mempertimbangkan langkah untuk menahan dana negara Barat yang berada di Rusia sebagai respons atas tindakan tersebut. Artinya, masalah ini masih terus berkembang dan perlu diawasi lebih lanjut untuk melihat perkembangan selanjutnya. Kabarnya, NATO juga telah menyuarakan komitmennya dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai kelompok 30 negara.
