Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Jawa Barat menjadi sorotan karena minimnya transparansi. Proyek ini tidak dilengkapi dengan papan informasi, sehingga publik mengalami kesulitan dalam mengetahui asal usul anggaran dan nilai proyek yang sedang berlangsung. Sekretaris DPRD Jabar menolak memberikan penjelasan, mengalihkan pertanyaan kepada Kepala Bagian Protokol, Persidangan, dan Perundang-Undangan DPRD Jabar. Absennya papan informasi proyek ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peningkatan transparansi dan informasi publik diperlukan untuk mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat.
