Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengelola KJA menyatakan bahwa kegiatan mereka sudah dimulai sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan penangguhan sementara terhadap operasi perusahaan tersebut demi mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD Tata Ruang
Read Also
Recommendation for You
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, mengadakan sosialisasi tentang 4 Pilar…
Pejabat negara diwajibkan untuk mentransparansikan harta kekayaan mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999….
Dalam upaya menguatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan,…
Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Anggota Komisi VI DPR RI, berkomitmen kuat untuk meningkatkan literasi digital…
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) telah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan beberapa…
Guru-guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan…