Darurat militer merupakan status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban akan dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap membutuhkan penanganan khusus. Darurat militer dapat diberlakukan apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam yang tidak dapat diatasi oleh aparat sipil secara efektif. Timbulnya perang, bahaya perang, atau pelanggaran wilayah negara juga dapat menjadi penyebab diberlakukannya darurat militer. Sejarah Indonesia pernah mencatat beberapa kali penerapan darurat militer, seperti di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh antara tahun 2003-2004. Keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus dipertimbangkan secara cermat, mengingat dampak yang signifikan terhadap hak-hak sipil, aktivitas ekonomi, sosial, serta hukum masyarakat. Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah guna menjaga stabilitas nasional, namun harus disertai pertimbangan hukum yang sesuai dan matang dalam penerapannya.
