Kementerian Hukum (Kemenkum) RI kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dalam berbagai layanan, mulai dari penerapan kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) hingga akses keadilan. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward Hiariej, dalam pertemuan dengan Chief Executive Officer (CEO) Open Government Partnership (OGP) di Jakarta, menjelaskan pentingnya transparansi dalam mengidentifikasi pemilik manfaat sebenarnya dari sebuah korporasi. Langkah tersebut dianggap krusial untuk mencegah tindak pidana korupsi, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme. Transparansi dalam menangani BO diharapkan dapat mengawasi integritas bisnis di Indonesia.
Sebagai implementasi transparansi, Kemenkum RI juga membuka akses bagi masyarakat untuk memantau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabatnya. Langkah ini dipandang sebagai wujud akuntabilitas publik dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dari korupsi. Selain itu, Kemenkum RI juga memberikan perhatian terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi guna menciptakan kebijakan hukum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian ini juga memastikan semua warga negara mendapat akses yang sama terhadap keadilan melalui program bantuan hukum, dengan fokus utama pada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Aidan Eyakuze, CEO OGP, menggarisbawahi pentingnya akses keadilan yang disediakan pemerintah Indonesia bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa program bantuan hukum harus benar-benar bermanfaat dan membantu masyarakat yang memerlukan keadilan.
Open Government Partnership, kemitraan untuk mendukung kemajuan dan keterbukaan pemerintah, memiliki peran penting dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sebagai negara anggota, Indonesia diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka demi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pertemuan antara Kemenkum RI dan OGP menjadi momentum untuk terus berfokus pada implementasi tindakan yang membawa perubahan positif dan signifikan bagi masyarakat Indonesia.
