Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai bahwa pendelegasian pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025 dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tetap memberikan makna yang sama dalam prosesi tersebut. Menurut Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prakoso, pendelegasian ini merupakan hal yang wajar dan penting untuk dikukuhkan atas nama negara. Para calon anggota Paskibraka telah menjalani pelatihan intensif selama hampir satu bulan di Cibubur, Jakarta Timur, dilengkapi dengan gladi kotor dan gladi bersih. Proses pengukuhan dilakukan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dan diharapkan berjalan lancar.
Seluruh anggota Paskibraka 2025, sebanyak 76 putra dan putri dari tiap provinsi, akan bertugas pada upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta. Meskipun Presiden tidak hadir dalam prosesi pengukuhan, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendelegasian kepada Mensesneg adalah hal yang wajar dan tidak menimbulkan masalah. Persiapan untuk upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka sudah dilakukan secara maksimal dan diharapkan berjalan lancar. Mensesneg Prasetyo Hadi resmi mengukuhkan 76 anggota Paskibraka sebagai perwakilan dari 38 provinsi, sementara ketua Dewan Pembina BPIP, Megawati Soekarno Putri, turut hadir dalam prosesi pengukuhan tersebut. Semua persiapan telah dilakukan dengan baik untuk memastikan kelancaran acara.
