Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menjalin kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk mendukung pengendalian perubahan iklim dan operasionalisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto, nilai ekonomi karbon di Indonesia memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan yang kompleks. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat guna memastikan bahwa perdagangan karbon dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Kerjasama antara KLH dan KI bertujuan untuk mendukung penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data, dan informasi guna mendorong implementasi instrumen NEK secara efektif di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, kolaborasi tersebut juga mencakup dukungan keahlian dalam agenda internasional seperti Mutual Recognition dengan skema sertifikasi karbon internasional dan partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme iklim global.
Menurut Meizani Irmadhiany, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, kolaborasi ini merupakan komitmen nyata KI dalam mendukung agenda iklim nasional maupun global melalui pendekatan berbasis sains dan kemitraan. Selain mendukung penyusunan kebijakan dan penguatan sistem NEK, KI juga akan terlibat dalam diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Laporan capaian dan evaluasi akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Kerjasama antara KLH dan KI ini diharapkan dapat memperkuat kredibilitas sistem NEK di mata dunia dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Dengan potensi nilai ekonomi karbon diperkirakan mencapai USD 16,7 miliar pada tahun 2030, Indonesia semakin proaktif dalam diplomasi iklim global sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan iklim nasional dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2060.
