Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penting bagi kita semua untuk mendukung negara dalam menciptakan kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan dan sesuai dengan syariah. Dukungan dapat berupa perbaikan kebijakan atau islah dari para ulama bagi para pemimpin. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menekankan bahwa peran MUI adalah memastikan bahwa kebijakan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan tidak melanggar aturan agama. Dia juga menyoroti pentingnya keberadaan agama dalam mengingatkan dan memperbaiki kebijakan publik agar benar-benar bermanfaat.
Salah satu contoh keberadaan MUI adalah dalam membetulkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkawinan di luar nikah. MUI menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun putusan MK menyebut sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan agama dalam menegakkan kebenaran dan maslahat masyarakat. Selain itu, MUI juga menyarankan agar taat kepada ulil amri dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariah.
Acara International Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS) ke-9 di Hotel Sari Pacific menjadi wadah untuk sinergi antara kekuatan negara dan agama dalam mewujudkan kemaslahatan. Pertanyaan tentang apakah praktik kenegaraan sudah mencapai kemaslahatan dan apakah agama telah optimal dalam menunjukkan arah kepada pemimpin menjadi pembahasan penting dalam acara tersebut. Kesimpulannya, dukungan terhadap kebijakan negara yang memberikan manfaat dan sesuai dengan syariat harus didukung sepenuhnya.
