Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik curang dalam perdagangan beras. Dalam pidatonya di peringatan Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo mengungkapkan bahwa manipulasi harga dan pengepakan ulang beras subsidi telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun. Beliau menyoroti praktik tersebut dilakukan oleh ratusan perusahaan, dengan 212 perusahaan penggiling padi telah terbukti melanggar aturan. Prabowo menekankan bahwa tindakan curang semacam itu tidak hanya merupakan kejahatan ekonomi, tetapi juga melanggar konstitusi serta merampas hak rakyat. Kerugian sebesar itu dianggapnya dapat dialihkan untuk meningkatkan layanan dasar kepada masyarakat. Sebagai respons, Prabowo telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus tersebut secara tegas, mengingatkan bahwa tindakan ini bukan hanya atas dasar kehendak pribadi, tetapi juga amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi negara.
