Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggoda akan mengevaluasi seluruh jajaran di bawahnya setelah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bersama dengan 4 orang lainnya, TOP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah kejadian Operasi Tanggap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kejadian ini memberikan dampak signifikan dan menimbulkan ketegangan di lingkungan kerja. Langkah pemerintah untuk mengevaluasi jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum bertujuan untuk memastikan kejujuran dan profesionalisme dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan. Melalui langkah-langkah pemeriksaan dan evaluasi, diharapkan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di masa depan dapat berjalan dengan transparan dan bebas dari praktik korupsi. Tindakan KPK dan respons dari pemerintah adalah langkah positif dalam memerangi korupsi di sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3600376/original/087569200_1634044310-WhatsApp_Image_2021-10-12_at_13.38.27__1_.jpeg?w=700 "Tugas dan Wewenang Auditor di KPK: Menjaga Integritas dan Akuntabilitas")
