Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Tulungagung, Jawa Timur, mencatat sekitar empat ribu rumah tidak layak huni (RTLH) belum tersentuh program perbaikan, dan baru 537 RTLH yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan renovasi. Menurut Kepala Disperkim Tulungagung Anang Prastitianto, jumlah usulan yang minim disebabkan masih banyak desa yang belum mengajukan data perbaikan RTLH, meskipun telah ada imbauan yang disampaikan berkali-kali.
Percepatan penanganan RTLH menjadi program prioritas pemerintah pusat yang menargetkan perbaikan terhadap tiga juta rumah secara nasional. Program ini dibagi dalam tiga sektor, yakni kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Di Tulungagung, fokus utamanya adalah sektor perdesaan melalui program RTLH.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar pada tahun 2025 untuk memperbaiki 50 RTLH. Setiap rumah akan menerima bantuan senilai Rp20 juta. Sebanyak 40 unit berasal dari hasil Musrenbang, sementara 10 unit lainnya merupakan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.
Menurut Anang, anggaran sudah disiapkan dan tinggal menunggu SK Bupati untuk pelaksanaannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kondisi perumahan yang layak huni di Tulungagung.
